Kearsipan merupakan urusan wajib

Kearsipan Merupakan Urusan Wajib Dalam Undang-Undang Pemda

Perubahan ketatanegaraan dewasa ini semakin dinamis dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, simak selengkapnya

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

ANRI ternyata mempunyai peran sentral dalam proses transisi pemerintahan? simak selengkapnya

Saatnya Indonesia Terapkan Pemilu Online

Anggaran Arsip Nasional, Kepemimpinan dan Siasat

Anggaran Arsip Nasional Turun Tiap Tahunnya, tidak adakah sikap lembaga mengatasi situasi ini?

Rudi Anton

SBY Serahkan Arsip 10 Tahun Pemerintahan Ke ANRI

Sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai pemimpin negara kepada bangsa dan negara, SBY serahkan arsip ke ANRI

jimly asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie: ANRI Harus Agresif Layaknya KPK

Dalam pandangannya Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa ANRI harus agresif memantau hal terkait kearsipan dan bila perlu menegur pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan kearsipan dengan baik

Thursday, 19 February 2015

ANRI Gratiskan Layanan Perbaikan Arsip Akibat Banjir Bagi Masyarakat

Jakarta - Bagi masyarakat wilayah Jabodetabek yang berminat memperbaiki arsipnya yang terkena dampak banjir, ANRI membuka layanan perbaikan arsip akibat banjir yang dibuka untuk umum. Masyarakat yang berkepentingan dapat langsung mendatangi kantor ANRI yang beralamat di jalan Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan dengan membawa arsip yang akan diperbaiki dan bukti identitas diri, GRATIS. 

Selanjutnya, petugas keamanan/recepsionist akan mengarahkan dan memandu masyarakat untuk menuju Sekretariat Tim Penanganan Arsip Bencana di Gedung G Lantai 1.
Setelah masyarakat diterima oleh Sekretariat Tim Penanganan Arsip Bencana, petugas akan memandu masyarakat untuk mengisi buku registrasi dan formulir perbaikan arsip akibat bencana banjir. Selanjutnya, petugas memverifikasi dan mencatat jumlah arsip yang akan diperbaiki, menyampaikan jenis kerusakan arsip, jenis perbaikan arsip yang akan dilakukan dan jangka waktu perbaikan arsip yang dibutuhkan.
Jika pada jangka waktu yang telah ditentukan arsip masih belum selesai diperbaiki, petugas akan memberitahu masyarakat melalui telepon untuk menginformasikan tenggang waktu tambahan yang dibutuhkan. Apabila sudah selesai diperbaiki sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, masyarakat dapat datang kembali ke Sekretariat Tim Penanganan Arsip Bencana Jakarta untuk mengambil arsip yang telah diperbaiki.

Blogger Tricks

Monday, 16 February 2015

Kepala ANRI Terbitkan Surat Edaran Penilaian Kinerja Arsiparis

Jakarta - Guna mengantisipasi friksi hukum berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 serta melengkapi ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian norma hukum berdasarkan peraturan lama terhadap peraturan baru, Kepala ANRI mengeluarkan kebijakan sebagai acuan dalam rangka mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya berupa Surat Edaran Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2015.

Isi dari surat edaran tersebut adalah sebagai berikut:

"Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, dalam hal penilaian kinerja jabatan Arsiparis masih mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sampai diterbitkan peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Arsiparis yang baru".


Thursday, 29 January 2015

Perka ANRI Tahun 2015

NO Perihal Unduhan
1. Peraturan Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian DOWNLOAD 
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan DOWNLOAD
3. Peraturan Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pembangunan Daerah Tertinggal DOWNLOAD
4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Agama DOWNLOAD
5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi DOWNLOAD
6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan DOWNLOAD
7.
Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Keamanan dan Ketertiban DOWNLOAD
8.
Peraturan Kepala ANRI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Perbatasan DOWNLOAD
9. Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Penanggulangan Narkotika DOWNLOAD
10. Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DOWNLOAD
11. Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kehutanan DOWNLOAD
12. Peraturan Kepala ANRI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial DOWNLOAD
13. Peraturan Kepala ANRI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Persandian DOWNLOAD
14. Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip DOWNLOAD

Monday, 12 January 2015

Download Permenpan No. 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis

Kearsipanonline.com - Tepat tanggal 16 Oktober 2014, 4 hari sebelum lengser dari jabatannya, Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar mengesahkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis menggantikan peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.

Banyak hal baru diatur dalam peraturan ini, dimana dahulu setiap Arsiparis wajib mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan melalui rincian butir kegiatan, dalam peraturan baru ini angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Arsiparis ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Hasil penilaian kinerja yang dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif peritungannya terdapat dalam Pasal 10 ayat (2).

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 juga menghapus ketentuan mengenai Pembebasan Sementara terhadap jabatan fungsional Arsiparis yang dilakukan karena tidak terpenuhi angka kredit. Bagi Arsiparis  yang tidak dapat mencapai target nilai kinerja yang ditetapkan dalam SKP dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin. 

Untuk lebih jelasnya anda dapat mengunduh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 >>DISINI<<


Friday, 9 January 2015

Hot News: Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Tahun 2015


Jakarta - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia  (Pusdiklat Kearsipan ANRI) pada tahun 2015 akan menyelenggarakan serangkaian diklat  kearsipan yang pendanaannya dengan Rupiah Murni (RM) maupun melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Diklat kearsipan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia kearsipan di Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN/BUMD, Organisasi masyarakat, Organisasi politik, dan Swasta.

Prosedur pendaftaran peserta diklat sebagai berikut: 
  1. Pendaftaran dilakukan oleh pimpinan instansi melalui surat dengan melampirkan “Formulir Pendaftaran Diklat Kearsipan 2015” yang telah diisi serta melampirkan persyaratan yang ditetapkan dan dikirimkan pada kesempatan pertama melalui faks. 
  2. Pendaftaran diterima paling lambat 1 bulan sebelum tanggal pelaksanaan diklat yang akan diikuti.
  3. Pendaftar yang telah diseleksi untuk mengikuti diklat akan dikirimkan surat pemanggilan paling lambat 2 minggu sebelum tanggal pelaksanaan.  
  4. Bagi pendaftar yang tidak menerima surat pemanggilan, maka tidak diikutkan dalam diklat tersebut. 
>>UNDUH FORMULIR DISINI<<
Informasi dapat menghubungi:
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Ir. H Juanda No. 62 Bogor, Jawa Barat
Telp       :  0251-8322331
Faks      :  0251-8362711
HP        :  0822 60 125 126 
Email     :  pusdiklat.anri@yahoo.com  
FB        :  Pusdiklat Kearsipan

Kata Kunci: Jadwal, Pendidikan, Pelatihan Kearsipan2015, diklat kearsipan 2015, arsip

CATATAN:
kearsipanonline.com BUKAN sebagai pihak panitia penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Mohon tidak mencantumkan nomor telepon pribadi di website kearsipanonline.com demi menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 
Kearsipanonline.com tidak pernah menghubungi/meminta biaya materi apapun kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan karena Kearsipanonline.com hanya sebagai penyampai informasi dan tidak berhubungan langsung dengan  ARSIP NASIONAL RI.