Demi efisiensi dan efektifitas kinerja,ANRI ubah Organisasi dan Tata Kerja

Ubah Organisasi dan Tata Kerja, ANRI bertekat tingkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja

Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2014 telah disahkan oleh Kepala ANRI, simak lebih lanjut letak perubahannya

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

ANRI ternyata mempunyai peran sentral dalam proses transisi pemerintahan? simak selengkapnya

Saatnya Indonesia Terapkan Pemilu Online

Anggaran Arsip Nasional, Kepemimpinan dan Siasat

Anggaran Arsip Nasional Turun Tiap Tahunnya, tidak adakah sikap lembaga mengatasi situasi ini?

Rudi Anton

SBY Serahkan Arsip 10 Tahun Pemerintahan Ke ANRI

Sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai pemimpin negara kepada bangsa dan negara, SBY serahkan arsip ke ANRI

Diklat Kearsipan

INFO PENTING: Jadwal Diklat Kearsipan 2014!

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (Pusdiklat Kearsipan ANRI) pada tahun 2014 akan menyelenggarakan serangkaian diklat kearsipan, check it out..

Wednesday, 22 October 2014

Begini Cara Mudah Menyusun Klasifikasi Arsip

Klasifikasi  arsip menjadi  kerangka dasar untuk pengkodean (coding)  dalam penciptaan, penggunaan dan  penyimpanaan, serta penyusutan  arsip. Klasifikasi arsip  dalam proses penciptaan arsip digunakan sebagai dasar penomoran surat. Klasifikasi arsip dalam proses penggunaan digunakan sebagai dasar  pemberkasan  dan penemuan kembali (retrieve).  Klasifikasi arsip dalam penyusutan arsip, digunakan sebagai dasar penyusunan jadwal retensi arsip.Klasifikasi Arsip sendiri diatur dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip.

Klasifikasi arsip  merupakan salah satu  instrumen wajib yang harus dimiliki oleh pencipta arsip dalam penyelenggaraan kearsipan suatu lembaga sebagaimana yang diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor  43  tahun  2009  tentang Kearsipan  jo Pasal 32 ayat (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2009 yang menyatakan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip,  jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.  Klasifikasi arsip yang disusun harus berdasarkan  fungsi dan tugas pencipta arsip, sehingga dalam melakukan pemberkasan, penyimpanan, dan penemuan kembali arsip serta penyusutannya berjalan sesuai dengan mekanisme pengelolaan arsip yang
efektif dan efisien.  

TATA CARA PENYUSUNAN KLASIFIKASI ARSIP

A.  Pembentukan Tim Penyusun Klasifikasi Arsip. 
  1. Klasifikasi arsip lembaga negara  disusun oleh  tim yang terdiri dariunit kearsipan  I  dan perwakilan  dari masing-masing  unit pengolah setingkat eselon II serta  wakil  Arsiparis di lingkungan  lembaga negara. 
  2. Klasifikasi arsip untuk  pemerintahan daerah  provinsi  atau kabupaten/kota disusun oleh tim yang terdiri dari lembaga kearsipan dan perwakilan dari  masing-masing  SKPD  serta  Arsiparis  di lingkungan provinsi atau kabupaten/kota. 
  3. Klasifikasi arsip di lingkungan  perguruan tinggi disusun oleh  tim yang terdiri dari  lembaga kearsipan perguruan tinggi dan perwakilan dari  masing-masing  satuan kerja,  civitas akademika, serta wakil Arsiparis di lingkungan perguruan tinggi. 
  4. Klasifikasi arsip di lingkungan BUMN/BUMD disusun oleh  tim yang terdiri dari  unit kearsipan  BUMN/BUMD dan perwakilan  dari masing-masing  unit pengolah  serta Arsiparis  di lingkungan BUMN/BUMD. 
  5. Klasifikasi arsip dikoordinasikan  oleh pimpinan unit kearsipan atau pimpinan lembaga kearsipan. 
  6. Pendanaan penyusunan klasifikasi arsip menjadi tanggungjawab unit kearsipan di lembaga negara dan BUMN/BUMD, lembaga kearsipan provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota, dan lembaga
    kearsipan perguruan tinggi. 
B. Pengumpulan dan Pengolahan Data.
  1. Menyusun klasifikasi arsip dimulai dengan pengumpulan data yangdiperoleh dari bahan tertulis dan wawancara  kepada  informan-informan dari masing-masing perwakilan unit pengolah. Bahan tertulis dalam penyusunan klasifikasi arsip  meliputi  struktur organisasi, serta uraian  fungsi dan tugas  yang berlaku,  jenis  kegiatan, jenis transaksi dan arsip yang tercipta dari pelaksanaan fungsi dan tugas. Wawancara dilakukan dalam rangka pengumpulan informasi mengenai proses bisnis unit pengolah dan hubungan kerja diantara unit pengolah  dengan menggunakan pedoman wawancara (terlampir).
  2. Mengidentifikasi  dan mengolah  data tentang jenis-jenis  fungsi, kegiatan, serta transaksi dan disesuaikan dengan arsip yang tercipta dari masing-masing unit pengolah  untuk  disusun dalam    kategori: pokok masalah  yang mencerminkan fungsi, sub masalah yang mencerminkan kegiatan, dan sub-sub masalah yang mencerminkan transaksi. 
  3. Memeriksa dan memastikan bahwa semua jenis fungsi, kegiatan, dan transaksi dari arsip yang tercipta di semua  unit pengolah telah terakomodasi dan teridentifikasi secara lengkap. 
C. Analisis Fungsi
  1. Melakukan analisis fungsi untuk memberi bobot bagi setiap pokok masalah. 
  2. Melakukan penilaian terhadap ketepatan penjabaran masing-masing fungsi  apakah  telah tepat dan sesuai dengan tujuan organisasi. 
  3. Memastikan bahwa  semua  fungsi yang harus dijalankan oleh pencipta arsip sudah tertampung dan terdaftar. 
  4. Menganalisis  dan menguji  bahwa masing-masing fungsi  tidak bermakna ganda dan tumpang tindih dengan fungsi yang lain. 
D. Analisis Kegiatan
  1. Melakukan analisis kegiatan untuk memberi bobot bagi setiap sub pokok masalah. 
  2. Melakukan penilaian terhadap ketepatan penjabaran masing-masing  kegiatan  apakah  telah tepat dan sesuai dengan  fungsi organisasi. 
  3. Memastikan bahwa semua  kegiatan  dalam menjalankan  fungsi sudah tertampung dan terdaftar.
  4. Menganalisis  dan menguji bahwa masing-masing  kegiatan  tidak bermakna ganda dan tumpang tindih dengan kegiatan yang lain.  
E. Analisis Transaksi
  1. Melakukan analisis transaksi untuk memberi bobot bagi setiap sub sub pokok masalah.
  2. Melakukan penilaian terhadap ketepatan penjabaran masing-masing transaksi  apakah  telah tepat dan sesuai dengan kegiatan organisasi.
  3. Memastikan bahwa semua transaksi dalam menjalankan kegiatan sudah tertampung dan terdaftar.
  4. Menganalisis  dan menguji bahwa masing-masing transaksi tidak bermakna ganda dan tumpang tindih dengan transaksi lain.
F. Skema Klasifikasi
  1. Skema klasifikasi harus menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. 
  2. Susunan skema klasifikasi dalam bentuk berjenjang, yang dijabarkan dari pokok masalah ke sub masalah sampai ke sub-sub masalah. Jumlah jenjang maksimal 3 (tiga) jenjang yaitu terdiri dari fungsi sebagai pokok masalah (primer), kegiatan sebagai sub masalah (sekunder) dan transaksi sebagai sub-sub masalah (tersier).  
  3. Pada skema klasifikasi tertera nama atau judul fungsi, nama kegiatan dan nama transaksi kegiatan. Nama fungsi merupakan judul pertama dan bersifat umum, nama kegiatan merupakan sekunder atau jenjang kedua dari fungsi, dan jenjang ketiga merupakan nama transaksi (tersier). 
  4. Jenjang atau hierarki fungsi tidak selalu utuh, dapat saja nama fungsi langsung nama transaksi  (sekunder)  artinya kegiatan yang dilakukan hanya berupa naskah transaksi (items). Hal ini tergantung struktur, substansi dan jenis arsipnya, namun klasifikasi sebagai pedoman pengelolaan arsip, susunan klasifikasi sebaiknya utuh dan rinci.

Tuesday, 21 October 2014

Wujud Pertanggungjawaban 10 Tahun Pemerintahan, SBY Serahkan Arsip Ke ANRI

Bogor - Setelah memerintah selama dua kali periode masa jabatan sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II diantaranya adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi dan Seskab Dipo Alam, dan Mendikbud Mohammad Nuh menghadiri seremoni penyerahan arsip pemerintahan SBY 10 tahun terakhir.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Mensesneg Sudi Silalahi kepada Kepala ANRI Mustari Irawan di Ruang Garuda, Gedung Utama Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/10) pukul 17.30 WIB. 

SBY menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pemimpin negara beserta pemerintahan yang dipimpinnya dalam masa jabatannya,  haruslah dipertanggung jawabkan kepada negara. "Arsip nasional merupakan bagian dari sejarah dan tidak boleh ada lagi polemik di masyarakat luas (tentang) dokumen negara yang tak jelas posisinya."


SBY juga menyampaikan harapannya bahwa ingin menciptakan tradisi transisi kepemimpinan yang damai, juga menumbuhkan tradisi penyerahan arsip nasional kepada ANRI. "Mudah-mudahan ini berlanjut dan tidak hanya pada tingkat Presiden, tapi kementerian, gubernur, suatu saat dapat menyerahkan dokumen selektif yang memiliki nilai sejarah tinggi, bisa diserahkan kepada ANRI," 

Berikut daftar arsip yang akan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI):
  1. UU, AMPRES,PERPPU,KEPPRES Grasi,Ekstradisi,Naturalisasi. Total: 230 buku+CD
  2. Semua Peraturan Pemerintah. Total: 220 buku + softcopy
  3. Perpres, Keppres Ratifikasi, Keppres Pembentukan Tim/Panitia, Perjalanan Luar Negeri. Total: 140 buku+softcopy
  4. Keppres pejabatnegara, pejabat struktural/fungsional, Surat Presiden tentang Gelar,Tanda Jasa dan TNI/Polri. Total:306 buku+softcopy
  5. Semua Instruksi Presiden. Total 55 buku+softcopy
  6. Ratifikasi Perangkat Hukum dan Perjanjian Internasional. Total (+point7): 605 buku+sofcopy
  7. Memorandum of Understanding dengan Negara Lain. Total (+point 6): 605 buku+softcopy.
  8. Agreement di lingkungan ASEAN dan diluar ASEAN. Total (+point6,7): 605 buku+sofcopy
  9. Surat resmi Presiden untuk kalangan luar negeri, Credential dan surat Tauliyah. Total: 80 buku.
  10. Surat tidak resmi Presiden untuk kalangan dalam/luar negeri.
  11. Pidato Presiden di dalam negeri/luar negeri, verbatim serta kebijakan dalam pidato Presiden. Total: 231 buku+softcopy
  12. Naskah resmi RPJM,RKP,APBN&APBNP serta realisasi APBN. Total: 205 buku.
  13. Dokumen khusus (Helsinki Agreement, Geneva,CTF, MP3EI 5 dll). Total: 10 buku+softcopy(Helsinki) + yang lain dalam pencetakan
  14. Himpunan Pidato Presiden SBY. Total: 245 buku.
  15. Buku Tematik Presiden SBY. Total: 28 tema 140 buku+softcopy +1tema:
  16. Sertifikat penghargaan/award untuk  Presiden SBY dari dalam dan luar negeri. Total: 5 buku+softcopy+fisik
  17. Terjemahan Pidato Tamu Tamu Negara.
  18. Pidato tuan rumah negara kunjungan Presiden.
  19. Tulisan Presiden di Media masa. Total: 5 buku+softcopy
  20. Wawancara Presiden SBY. Total: 9 buku+softcopy+ seluruh rekaman audio keterangan pers PresidenSBY
  21. Kumpulan Foto Dokumentasi Kegiatan Presiden SBY. Total: 212 buku
  22. Rekaman Video Kegiatan Presiden. Total: dalam proses penggandaan dari Master Video
  23. Foto-foto panel yang berada disemua istana-istana Presiden
  24. Risalah Sidang Kabinet. Total: 41 buku
  25. Jadwal Kenegaraan Presiden SBY selama 10 tahun. Total: 20 buku.   
Sumber Foto: Dokumentasi Humas Arsip Nasional RI

Thursday, 16 October 2014

Memperbaiki "Arsip Hitam" PLN

Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia, kegiatan/aktifitas masyarakat pun sulit terlepas dari keberadaan listrik. Walaupun diakui oleh PLN sendiri bahwa belum seluruh daerah di Indonesia sudah dialiri listrik. PLN sebagai perusahaan "plat merah" yang memonopoli pengelolaan listrik di Indonesia dipandang mempunyai segudang "Arsip Hitam" atau rekam jejak kelam di mata masyarakat, dari mulai pelayanan yang buruk, seringnya dilakukan pemadaman bergilir, tidak stabilnya tegangan listrik, tarif listrik yang terus naik tiap tahunnya sehingga menjadi beban bagi masyarakat kalangan menengah kebawah. "Arsip Hitam" PLN ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi PLN untuk memperbaiki citra yang tiap tahun terus anjlok.

Pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia meningkat setiap tahunnya, dari data PLN pada tahun 2013 pertumbuhan konsumsi listrik mencapai 16,07 Tera-Watt hour (TWh). Hal ini berarti konsumsi listrik mengalami pertumbuhan sekitar 9,96% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2012 sebesar 14,61 TWh. Pertumbuhan kebutuhan listrik yang sangat pesat tersebut ternyata tidak diimbangi dengan perbaikan infrastruktur listrik. Kurangnya pemeliharaan pembangkit atau pemeliharaan pembangkit yang kurang optimal oleh PLN menyebabkan turunnya pasokan listrik yang berdampak pada terjadinya krisis energi.

Dari beban konsumsi listrik yang membengkak dan melampaui beban, PLN mau tidak mau harus mengambil langkah melakukan pemadaman secara bergilir. Pemadaman bergilir ini dilakukan hampir diseluruh daerah di wilayah Indonesia. Seperti gali lubang tutup lubang ternyata kebijakan ini bukannya tanpa risiko, pemadaman listrik tersebut secara langsung mengakibatkan terganggunya produktivitas industri dimana sangat bergantung sekali dengan pasokan listrik. Padahal produktivitas industri sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena indutri merupakan penggerak ekonomi mikro.   

Perbaikan harus segera dilakukan oleh PLN! Menyisir permasalahan PLN dari awal dimana infrastruktur listrik yang belum memadai harus segera diselesaikan terlebih dahulu. Infrastruktur merupakan pondasi awal dalam pembangunan. Infrastruktur yang memadai akan menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi infrastruktur yang buruk itulah yang mengakibatkan permasalahan kompleks yang timbul dalam tubuh PLN. Pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut juga sebagai langkah mengantisipasi kebutuhan listrik nasional yang terus tumbuh
Membangun pembangkit baru atau repowering menjadi hal yang mutlak harus dilakukan oleh PLN, namun hal ini membutuhkan dukungan ekstra dari pemerintah dan swasta terkait investasi. Salah satu alasan kuat swasta tidak mau ekspansi pabriknya di Indonesia adalah mereka tidak yakin ada sumber listrik yang dapat diandalkan.

Permasalahan PLN selanjutnya adalah terkait dengan manajerial. Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring (WG-PSR) Fabby Tumiwa mengungkapkan bahwa dalam kasus pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Jawa-Bali menunjukkan kelemahan PLN dalam mengatur beban listrik dan sistem perawatan pembangkit. Bila PLN memiliki peramalan beban yang andal, perencanaan dan sistem manajemen perawatan pembangkit yang baik, tindakan pemadaman bergilir tidak akan terjadi. Dalam hal ini secara nyata dapat disimpulkan PLN memiliki masalah dalam manajemen perencanaan dan pengaturan pemeliharaan.

Pada akhirnya perbaikan kinerja PLN pada khususnya dan perkembangan dunia energi listrik pada umumnya bukan semata-mata menjadi tanggung jawab PLN tetapi melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan tidak hanya tergantung pada satu pihak semata, melainkan upaya kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha seperti swasta, BUMN, BUMD dan masyarakat. Mari bersama membantu PLN untuk maju lebih baik lagi dalam hal perbaikan pelayanan masyarakat. (blog, )

Daftar Pustaka:
  1. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1949&coid=2&caid=19&gid=4.
  2. http://www.alpensteel.com/article/131-225-pemadaman-listrik/1351--nilai-infrastruktur-listrik-di-indonesia-mengkhawatirkan.
  3. http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/03/pembangunan-infrastruktur-listrik-dongkrak-ekonomi-nasional.
Rio Admiral Parikesit, SH
rioadmiral@yahoo.co.id / @rio_admiral
Penulis adalah Koordinator Bidang Investigasi dan Pelayanan Publik
Indonesia Arsip Watch

Wednesday, 15 October 2014

Galeri Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Kearsipan di Medan

Medan - Arsip Nasional RI melalui Biro Hukum & Kepegawaian pada tanggal 9 Oktober 2014 bertempat di Hotel Grand Antares, Medan sukses melaksanakan kegiatan sosialisasi produk hukum kearsipan. Produk hukum yang disosialisasikan antara lain adalah Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis Sebagai Informasi Publik.

Acara sosialisasi tersebut dihadiri lebih dari 100 orang peserta yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perguruan Tinggi, dan instansi ertikal di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Acara dibuka oleh Asisten Kesejahteraan Sosial, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Zulkarnaen, SH, Msi mewakili Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya Zulkarnaen mengatakan bahwa saat ini telah memasuki era informasi, namun demikian perhatian terhadap pengelolaan informasi dan medianya yaitu arsip, masih belum optimal. Arsip sebagai sumber informasi dari tangan pertama (first hand knowledge) masih belum dianggap penting, sehingga belum dikelola dan ditata dengan baik. Untuk itu, melalui momentum kegiatan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, mari kita bersama-sama meningkatkan pemahaman terhadap tujuan, pengertian, asas, dan tata cara penyelenggaraan kearsipan.

 

 

Tuesday, 14 October 2014

Kesadaran itu berasal dari Mr. Presiden

Headline terkait dengan berakhirnya masa jabatan SBY pada 20 Oktober 2014, yang berjudul Lengser, SBY Akan Serahkan 2000 Buku Kegiatan Kepresidenan ke Arsip Nasional (http://setkab.go.id/lengser-sby-akan-serahkan-2000-buku-kegiatan-kepresidenan-ke-arsip-nasional/).  Adalah sebuah nilai dan budaya yang sangat penting bagi negeri ini. Negeri ini harus belajar banyak dari setiap pemimpinnya, negeri ini harus dapat memetik setiap pelajaran dari pemimpin terdahulu, negeri ini harus lebih maju dari masa sebelumnya.

Catatan kekurangan dan kelebihan memberikan gairah bagi  penggantinya untuk mewujudkan negeri yang adil, makmur dan sejahtera. Arsip  merupakan hal penting untuk membaca perjalanan itu, didalamnya terdapat informasi yang terekam mengenai apapun, termasuk kebijakan presiden. Karena pentingnya arsip tersebut maka dengan segala daya dan upaya, Presiden SBY ingin arsipnya diserahkan ke ANRI. Tentu bukan untuk menelanjangi apa yang telah dibuatnya pada saat menjabat, tetapi sebagai gambaran perjalanan bangsa dan pelajaran penting untuk memetik apa yang   telah diambil  sebagai keputusannya “populis” atau tidak dimata rakyat  atau hanya kebijakan pencitraan. Dengan latar belakang tidak ingin seperti SUPER SEMAR yang saat ini masih kelam, SBY  rela  untuk memberikan arsipnya  yang walaupun itu memang sudah menjadi sebuah kewajiban dalam Undang-Undang  Kearsipan, tetapi respon cepat dan upaya prefentiv agar tidak menimbulkan kontroversi dan pertentangan dimasa yang akan datang patut diberikan
apresiasi.

Sosok arsip itu sudah tidak lagi lusuh dan rapuh, tidak hanya kertas berserakan tetapi Foto-foto Panel yang berada disemua istana-istana Presiden, Rekaman Video Kegiatan Presiden, Kumpulan Foto Dokumentasi Kegiatan Presiden SBY menjadi  salah satu bentuk arsip media baru yang diserahkan. SBY ‘ngeh/sadar’ terhadap pentingnya arsip yang diciptakan untuk menjadi bahan pertanggungjawaban dan akuntabilitas dirinya saat menjadi Mr. Presiden dan sebagai bahan pelajaran untuk generasi penerusnya tak terkecuali Mr. Presiden pengganti beliau.

Mr. Presiden memiliki kesadaran (awareness) terhadap pentingnya arsip. SBY memiliki kendali penuh terhadap kewajibannya menyerahkan arsip kepada ANRI. Mr. Presiden yang akan lengser memberikan pesan bahwa transisi pemerintahan tidak hanya politik dan kekuasaan an sich,  terdapat transisi arsip didalamnya. Arsip yang berbicara dengan caranya memberikan goresan hitam putihnya jalannya pemerintahan Mr. Presiden, arsip juga yang memotret jalannya pemerintahan Mr. Presiden berikutnya. Berniat untuk tidak terulang lagi kejadian SUPER SEMAR  sebagai refleksi kegundahan Mr. Presiden atas keberlangsungan estafet pemerintahan.

Karenanya Mr. Presiden berikutnya seharusnya juga mampu memberikan konstribusi penting  yang cukup signifikan terhadap lembaga kearsipan baik di pusat dan di daerah sebagai lembaga yang melestarikan setiap kebijakan dan lika-liku jalannya pemerintahan, tidak hanya dalam tataran eksekutif, lembaga kearsipan (ANRI) juga berkewajiban terhadap arsip yang tercipta dari lembaga yudikatif dan legislatif. Kewajiban yang besar ini perlu di sokong dengan kesadaran Mr. Presiden Jokowi sebagai pengganti Mr. Presiden SBY untuk lebih memperhatikan arsipnya. Masih segar dalam ingatan bahwa  Februari 2013 lalu, Mr. Presiden pengganti SBY memindahkan Walikota Jakarta Selatan menjadi Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah. Jika  ia  dianggap punya keahlian untuk memajukan perpustakaan daerah mungkin tidak masalah. Tapi jika  pemindahan  ini  menjadikan lembaga kearsipan sebagai tempat “mengarsipkan” seseorang tentu akan menjadi masalah baru.

Berharap Mr. Presiden baru  memberikan porsi kesadaran terhadap arsip menjadi pertimbangan nomor 1 bukan menjadi nomor terakhir setelah beliau akan lengser, tetapi memulai pemerintahan dengan arsip yang baik dan meng-arrange  dari awal pemerintahan, sehingga tidak hanya hasil kegiatan  akhir. Karena arsip merupakan rangkaian kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk. Arsip akan berbicara dari awal (planning), Pengorganisasian (organizing),  Pelaksanaan atau penerapan (actuating)  sampai  Pengawasan (controlling)  dan evaluasi yang manjadi satu, utuh dan otentik menjadi berkas dari fungsi kepresidenan. Sehingga kesadaraan Mr. Presiden SBY diakhir masa kepemimpinannya akan dilanjutkan menjadi kesadaran Mr. Presiden Jokowi pada masa awal kepemimpinannya. 

Rayi Darmagara
darmagara@gmail.com
Koordinator Indonesia Arsip Watch