KearsipanOnline on Make A Gif
make animated gifs like this at MakeAGif
Keprihatinan Gubernur BI Harus Jadi Momentum Positif Bagi ANRI

Keprihatinan Gubernur BI Harus Jadi Momentum Positif Bagi ANRI

Gubernur BI, Agus Martowardoyo mengungkapkan keprihatinannya terhadap anggaran Arsip Nasional RI yang terus turun, apa langkah ANRI untuk menjawabnya?

Menyerahkan Arsip Bersejarah Bisa Dapat Imbalan Loh!

Menyerahkan Arsip Bersejarah Bisa Dapat Imbalan Loh!

ANRI sedang menyusun Perka tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Penyerahan Arsip Statis

Saatnya Indonesia Terapkan Pemilu Online

Saatnya Indonesia Terapkan Pemilu Online

Pemilu Online (e-voting) bisa jadi solusi buruknya penyelenggaraan pemilu di Indonesia

Preservasi Arsip

Tim Task Force ANRI Penanganan Arsip Rusak Pasca Banjir Bandang Manado, sumber @ArsipNasionalRI

Kirimkan foto kegiatan kearsipan anda untuk dimuat di portal KearsipanOnline ke email: kearsipanonline@yahoo.com

Diklat Kearsipan

INFO PENTING: Jadwal Diklat Kearsipan 2014!

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (Pusdiklat Kearsipan ANRI) pada tahun 2014 akan menyelenggarakan serangkaian diklat kearsipan, check it out..

Seminar AAI

AAI Sukses Selenggarakan Seminar Nasional

Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) sukses menyelenggarakan Seminar Nasional.

Thursday, 10 April 2014

Galeri Foto Suksesnya Penyelenggaraan Seminar Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)

Pada tanggal 26 Maret 2014, Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) telah menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Penanganan Arsip yang Tersangkut Tindak Pidana Extraordinary Crime". Narasumber yang hadir dalam acara tersebut adalah Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ranu Mihardja, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian ANRI Zita Asih Suprastiwi, Kepala Satgas Pengelolaan Barang Bukti KPK Andi Suharlis, Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Anhar Gonggong, Pakar Kearsipan Internasional Djoko Utomo, MA, dan tak ketinggalan pula Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dr. Muhammad Yusuf, SH., MH serta Fian Aruma Rafael dari Bareskrim Mabes Polri. Seminar Nasional berlangsung sukses dengan dihadiri banyak kalangan antara lain aparatur negara, organisasi profesi kearsipan, perbankan, praktisi hukum dan akademisi.

Berikut beberapa foto yang diabadikan dalam acara Seminar Nasional dengan tema "Penanganan Arsip yang Tersangkut Tindak Pidana Extraordinary Crime":









Jika pembaca ingin memiliki arsip foto dokumentasi kegiatan Seminar Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) secara lengkap dapat mengirimkan ke alamat email kearsipanonline@yahoo.com

Wednesday, 2 April 2014

Arsip Anda Rusak? Ini Panduan Penilaian Kerusakan Arsip dan Cara Perbaikannya

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan,  bertanggungjawab untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip  sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Arsip  baik secara fisik maupun informasi harus dijaga keselamatan dan keamanannya sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang.  Selain itu  penyelenggaraan  kearsipan  harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.  

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip statis, preservasi mutlak dilakukan baik secara preventif maupun kuratif terhadap semua arsip statis yang tersimpan di Arsip Nasional RI dan lembaga kearsipan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung aksessibilitas arsip statis dan penyediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dan sumber informasi bagi pengguna arsip yang berhak. 
 
Panduan Penilaian Kerusakan Arsip Kertas  ini  adalah  salah satu alat untuk mengidentifikasi tingkat dan jenis kerusakan arsip statis yang disusun berdasarkan  The  Archives Damage Atlas  dan  pengamatan  Tim  Assessment  menggunakan metode UPAA (Universal Procedure Archives Assessment ) pada Program  Risk Assessment Direktorat Preservasi  - Arsip Nasional RI tahun 2013. 

Dengan mengetahui berapa banyak lembaran arsip atau bagian arsip dari satu khasanah arsip berada dalam kondisi buruk, maka dapat dibuat keterangan umum tentang kualitas dan aksesibilitasnya. Panduan ini juga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan kegiatan pelestarian arsip di masa depan. Kondisi ruang  penyimpanan yang baik,  seperti  suhu dan kelembaban  yang terkontrol, dan pengemasan  yang sesuai   dapat membantu menjaga arsip  tetap dalam kondisi sebaik mungkin. Namun, ada dua hal yang dapat menyebabkan arsip menjadi rusak, walaupun kondisi penyimpanan sudah baik, yaitu faktor pelapukan yang berasal dari dalam dan faktor manusia.  Mengingat kerusakan arsip kertas sangat berkaitan dengan lingkungan ruang penyimpanan dan gedung tempat penyimpanannya, maka dalam panduan ini juga dilengkapi cara melakukan penilaian resiko (risk assesment) terhadap lingkungan penyimpanan arsip, indoor dan outdoor.   

Untuk lebih lengkapnya anda dapat langsung mengunduh di bawah ini:

Friday, 28 March 2014

Perka ANRI tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Disahkan

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan pada tanggal 28 Maret 2014 telah mengesahkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Pembentukan Peraturan Kepala ini sejalan dengan amanat Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keaarsipan. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Tata Naskah Dinas akan menjadi pedoman penyusunan naskah dinas bagi lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri dan/atau BUMN/BUMD di seluruh Indonesia.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dimaksudkan agar lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri dan/atau BUMN/BUMD di seluruh Indonesia seragam dalam proses penyusunan naskah dinas dilingkungannya demi mewujudkan autentisitas dan reliabilitas dalam proses pembuatan dan penerimaan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional. Definisi tata naskah dinas dalam peraturan ini adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

Sedangkan fungsi tata naskah dinas dalam instansi pemerintah adalah berupa informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Ruang lingkup pedoman tata naskah dinas dalam peraturan kepala ini meliputi:
  1. Jenis dan format naskah dinas; 
  2. Pembuatan naskah dinas; 
  3. Pengamanan naskah dinas; 
  4. Kewenangan penandatanganan; dan 
  5. Pengendalian naskah dinas.
Terus pantau berita terbaru dari Kearsipan Online, Peraturan Kepala ANRI tentang Tata Naskah Dinas setelah disahkan akan langsung diposting dan bisa diunduh gratis bagi seluruh pembaca setia Kearsipan Online.

Untuk mengunduh Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas dapat Klik Link Di Bawah ini:
http://www.kearsipanonline.com/2012/10/perka-anri-tahun-2014.html

*Gambar diatas merupakan ilustrasi Peraturan Tata Naskah Dinas oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.


Sunday, 23 March 2014

Keprihatinan Gubernur BI Harusnya Jadi Momentum Positif Bagi ANRI

Jakarta - Beberapa hari lalu pada saat Penyerahan penghargaan kepada BI oleh ANRI atas kinerja pelaksanaan alih media dokumen pengaturan dan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala ANRI Mustari Irawan sempat curhat kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo terkait dengan kecilnya anggaran ANRI dan bahkan terus merosot tiap tahunnya.

Dikutip dari Detik.com bahwa Agus Martowardojo menilai anggaran operasional lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2014 di bawah Rp 135 miliar/tahun masih kurang.

Padahal lembaga negara ini sangat penting dan membutuhkan biaya operasional yang tinggi. ANRI selama ini menangani dan merawat dokumen-dokumen sejarah Indonesia yang jumlahnya cukup banyak.

"Sebelum diskusi ini, kita membicarakan banyak aspek. Salah satu aspek yang ingin kami imbau adalah kami mendengar bahwa secara anggaran ANRI memiliki anggaran terbatas. Dibandingkan tahun lalu ada penurunan jumlah anggaran. Kalau mendengar jumlahnya ada di bawah Rp 135 miliar yang bertanggung jawab penuh atas arsip nasional. Ini perlu ada perhatian," kata Agus saat Pemberian Piagam Penghargaan Bidang Kearsipan Dari ANRI kepada Bank Indonesia Atas Pelaksana Alih Media Dokumen Pengawasan Perbankan yang Diserahkan ke OJK di Gedung BI Jakarta Pusat, Senin (17/03/2014).

Agus menambahkan berkurangnya jumlah anggaran operasional ANRI akan berdampak kepada kegiatan operasional ANRI. "Karena tentu nanti kita tidak dapat menjalankan fungsi dengan baik," imbuhnya.

Ia sempat menyinggung dan membandingkan lembaga ANRI dengan lembaga pemerintah lainnya. Padahal menurutnya arsip sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa.

"Kita terkadang pandai berinvestasi, membeli barang tetapi kita saat mendokumentasikan dan perawatan bahkan kearsipan tidak cukup menyiapkan sumber daya baik manusia, teknologi dan keuangan. Kita ambil contoh anggaran di ANRI itu kurang sekali," cetusnya.

Keprihatinan Agus Martowardoyo terkait hal diatas sebenarnya bisa menjadi cambukan bagi ANRI untuk terus berinovasi terkait program ANRI agar lebih mendapat perhatian pemerintah mengenai betapa pentingnya tugas dan fungsi yang sedang dijalankan ANRI. Bukan hanya sekedar mengeluh mengenai minimnya anggaran tanpa memberi bukti kongkrit mengenai hasil kerja ANRI yang benar-benar dapat dirasakan banyak kalangan.

ANRI sebagai lembaga kearsipan tingkat pusat harus bisa menjadi tauladan bagi lembaga kearsipan didaerah untuk lebih memaksimalkan lagi kinerjanya terkait bidang tugas kearsipan. Jika hal itu sudah terwujud niscahya akan berimbas positif bagi lembaga kearsipan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri hal-hal terkait dengan kearsipan masih dikesampingkan tak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, seakan mati suri dan kalah pamor dengan perpustakaan, masyarakat pun seolah tak begitu tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai kearsipan ini. Berarti harus ada langkah progresif yang nyata terkait dengan program ANRI untuk membuka mata kepada semua kalangan bahwa lembaga ini ada dan sangat bermanfaat bagi seluruh kalangan bangsa dan negara.