Kearsipan merupakan urusan wajib

Kearsipan Merupakan Urusan Wajib Dalam Undang-Undang Pemda

Perubahan ketatanegaraan dewasa ini semakin dinamis dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, simak selengkapnya

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

ANRI ternyata mempunyai peran sentral dalam proses transisi pemerintahan? simak selengkapnya

Saatnya Indonesia Terapkan Pemilu Online

Anggaran Arsip Nasional, Kepemimpinan dan Siasat

Anggaran Arsip Nasional Turun Tiap Tahunnya, tidak adakah sikap lembaga mengatasi situasi ini?

Rudi Anton

SBY Serahkan Arsip 10 Tahun Pemerintahan Ke ANRI

Sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai pemimpin negara kepada bangsa dan negara, SBY serahkan arsip ke ANRI

jimly asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie: ANRI Harus Agresif Layaknya KPK

Dalam pandangannya Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa ANRI harus agresif memantau hal terkait kearsipan dan bila perlu menegur pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan kearsipan dengan baik

Wednesday, 15 April 2015

HOT UPDATE! Perka ANRI Tahun 2015

NO Perihal Unduhan
1. Peraturan Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian DOWNLOAD 
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan DOWNLOAD
3. Peraturan Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pembangunan Daerah Tertinggal DOWNLOAD
4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Agama DOWNLOAD
5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi DOWNLOAD
6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan DOWNLOAD
7.
Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Keamanan dan Ketertiban DOWNLOAD
8.
Peraturan Kepala ANRI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Perbatasan DOWNLOAD
9. Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Penanggulangan Narkotika DOWNLOAD
10. Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DOWNLOAD
11. Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kehutanan DOWNLOAD
12. Peraturan Kepala ANRI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial DOWNLOAD
13. Peraturan Kepala ANRI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Persandian DOWNLOAD
14. Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip DOWNLOAD
15. Peraturan Kepala ANRI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Statistik DOWNLOAD
16. Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah DOWNLOAD
17. Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan DOWNLOAD
18. Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pendidikan dan Pelatihan DOWNLOAD
19. Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan DOWNLOAD
20. Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana DOWNLOAD
21. Peraturan Kepala ANRI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Perka ANRI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan ANRI DOWNLOAD
22. Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip DOWNLOAD
23. Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana DOWNLOAD
24. Peraturan Kepala ANRI Nomor 24 Tahun 2015 tentang DOWNLOAD

Blogger Tricks

Thursday, 19 February 2015

ANRI Gratiskan Layanan Perbaikan Arsip Akibat Banjir Bagi Masyarakat

Jakarta - Bagi masyarakat wilayah Jabodetabek yang berminat memperbaiki arsipnya yang terkena dampak banjir, ANRI membuka layanan perbaikan arsip akibat banjir yang dibuka untuk umum. Masyarakat yang berkepentingan dapat langsung mendatangi kantor ANRI yang beralamat di jalan Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan dengan membawa arsip yang akan diperbaiki dan bukti identitas diri, GRATIS. 

Selanjutnya, petugas keamanan/recepsionist akan mengarahkan dan memandu masyarakat untuk menuju Sekretariat Tim Penanganan Arsip Bencana di Gedung G Lantai 1.
Setelah masyarakat diterima oleh Sekretariat Tim Penanganan Arsip Bencana, petugas akan memandu masyarakat untuk mengisi buku registrasi dan formulir perbaikan arsip akibat bencana banjir. Selanjutnya, petugas memverifikasi dan mencatat jumlah arsip yang akan diperbaiki, menyampaikan jenis kerusakan arsip, jenis perbaikan arsip yang akan dilakukan dan jangka waktu perbaikan arsip yang dibutuhkan.
Jika pada jangka waktu yang telah ditentukan arsip masih belum selesai diperbaiki, petugas akan memberitahu masyarakat melalui telepon untuk menginformasikan tenggang waktu tambahan yang dibutuhkan. Apabila sudah selesai diperbaiki sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, masyarakat dapat datang kembali ke Sekretariat Tim Penanganan Arsip Bencana Jakarta untuk mengambil arsip yang telah diperbaiki.

Monday, 16 February 2015

Kepala ANRI Terbitkan Surat Edaran Penilaian Kinerja Arsiparis

Jakarta - Guna mengantisipasi friksi hukum berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 serta melengkapi ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian norma hukum berdasarkan peraturan lama terhadap peraturan baru, Kepala ANRI mengeluarkan kebijakan sebagai acuan dalam rangka mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya berupa Surat Edaran Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2015.

Isi dari surat edaran tersebut adalah sebagai berikut:

"Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, dalam hal penilaian kinerja jabatan Arsiparis masih mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sampai diterbitkan peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Arsiparis yang baru".


Monday, 12 January 2015

Download Permenpan No. 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis

Kearsipanonline.com - Tepat tanggal 16 Oktober 2014, 4 hari sebelum lengser dari jabatannya, Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar mengesahkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis menggantikan peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.

Banyak hal baru diatur dalam peraturan ini, dimana dahulu setiap Arsiparis wajib mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan melalui rincian butir kegiatan, dalam peraturan baru ini angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Arsiparis ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Hasil penilaian kinerja yang dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif peritungannya terdapat dalam Pasal 10 ayat (2).

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 juga menghapus ketentuan mengenai Pembebasan Sementara terhadap jabatan fungsional Arsiparis yang dilakukan karena tidak terpenuhi angka kredit. Bagi Arsiparis  yang tidak dapat mencapai target nilai kinerja yang ditetapkan dalam SKP dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin. 

Untuk lebih jelasnya anda dapat mengunduh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 >>DISINI<<


Sunday, 11 January 2015

Cara Baru Download Peraturan di Kearsipan Online

Berikut ini akan ditampilkan panduan untuk mengunduh Produk Hukum Kearsipan di website Kearsipan Online, beberapa tahapan langkanya adalah sebagai berikut:
  1. Masuk ke situs www.kearsipanonline.com
  2. Setelah anda masuk ke situs www.kearsipanonline.com , maka akan muncul gambar seperti di bawah ini:
  3. Anda dapat langsung mengarahkan cursor di komputer anda ke menu "PRODUK HUKUM", seketika akan muncul pilihan seperti pada gambar di bawah ini:
  4. Setelah itu pilih peraturan mana yang akan didownload, pada panduan ini kami mencontohkan mendownload Permenpan No 48 Tahun 2014, sama seperti terlihat pada gambar dibawah ini:
  5. Setelah anda melakukan klik “DOWNLOAD” maka anda langsung diarahkan ke link berikut, tunggu sekitar 5 detik dan pada pojok kanan atas akan muncul gambar “LEWATI” lalu klik:
  6. Pada langkah selanjutnya anda akan langsung diarahkan ke link download peraturan yang telah anda pilih, seperti tampilan dibawah ini. Klik “DOWNLOAD”:
  7. Setelah itu klik download, dan anda segera mendapatkan peraturan yang anda inginkan.