Inilah Daftar Menteri Kabinet Kerja Jokowi

Inilah Daftar Menteri Kabinet Kerja Jokowi

Minggu sore bertempat di taman belakang Istana Negara, Jokowi umumkan kabinetnya

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

ANRI ternyata mempunyai peran sentral dalam proses transisi pemerintahan? simak selengkapnya

Saatnya Indonesia Terapkan Pemilu Online

Anggaran Arsip Nasional, Kepemimpinan dan Siasat

Anggaran Arsip Nasional Turun Tiap Tahunnya, tidak adakah sikap lembaga mengatasi situasi ini?

Rudi Anton

SBY Serahkan Arsip 10 Tahun Pemerintahan Ke ANRI

Sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai pemimpin negara kepada bangsa dan negara, SBY serahkan arsip ke ANRI

Diklat Kearsipan

INFO PENTING: Jadwal Diklat Kearsipan 2014!

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (Pusdiklat Kearsipan ANRI) pada tahun 2014 akan menyelenggarakan serangkaian diklat kearsipan, check it out..

Friday, 31 October 2014

Yuddy Chrisnandi Perintahkan ANRI Susun Inpres tentang Penyerahan Arsip

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Yuddy Chrisnandi mengadakan kunjungan kerja pertamanya ke Arsip Nasional RI (ANRI) pada hari Rabu 29 Oktober 2014. Yuddy Chrisnandi tiba di ANRI pada pukul 15.30 WIB didampingi beberapa pejabat eselon I di lingkungan Kementerian PAN dan RB. Dalam kunjungan kerjanya tersebut Yuddy menyampaikan bahwa ANRI harus lebih meningkatkan kinerjanya jika diperlukan ANRI harus jemput bola. 

Politikus Hanura ini juga menghhimbau bahwa ANRI harus memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam proses akuisisi arsip statis dari seluruh Kementerian/lembaga. Apa yang disampaikan oleh Yuddy Chrisnandi senada dengan apa yang tercantum dalam Pasal 53, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dimana Lembaga negara tingkat pusat wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI.

Untuk membantu menjalankan fungsinya tersebut Yuddy berjanji akan membantu ANRI dari sisi kordinasi dan kelembagaan. Dalam hal ini ANRI dihimbau untuk membuat  aspek legal  yang dapat dikuatkan oleh Presiden (Instruksi Presiden) tentang penyerahan arsip tersebut. Ini (Instruksi Presiden) dapat menjadi momentum awal yang baik bagi ANRI untuk menciptakan proses pengelolaan dan pelestarian arsip yang tertib dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan  yang baik di seluruh lembaga negara.

Agar tercipta proses pengelolaan dan pelestarian arsip di lembaga negara yang baik harus meliputi:
  • identifikasi:  arsip  terjaga, arsip vital, dan arsip yang memiliki nilai guna sejarah;  
  • pendaftaran dan penataan arsip; 
  • penyimpanan,  pelindungan  dan pemeliharaan arsip;  
  • verifikasi dan penyerahan arsip statis.

Blogger Tricks

Wednesday, 29 October 2014

Mengetahui Lebih Dekat Tentang Arsip Elektronik (1)

Kearsipanonline.com - Arsip Elektronik merupakan file informasi atau file data yang diciptakan dan disimpan dalam bentuk digital melalui komputer dan aplikasi perangkat lunak. Arsip elektronik berbeda dengan gambar digital karena arsip ini diciptakan sebagai elektronik dokumen dan tidak dikonversikan dari bentuk lain sehingga menjadi gambar digital. Dokumen digital bukan merupakan arsip elektronik. Arsip elektronik merupakan format yang bergantung pada mesin; sehingga arsip elektronik ini dapat diakses dan dibaca hanya dengan bantuan dari prosesor digital.

Meskipun rekaman suara dan video merupakan salah satu bentuk dari arsip elektronik. Arsip elektronik merupakan produk dari aplikasi komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer; arsip elektronik tidak termasuk perangkat lunak yang digunakan dalam menciptakan arsip atau proses penyimpanan arsip. Software (perangkat lunak) kompute, seperti halnya hardware (perangkat keras) diperlukan untuk mengoperasikan software, sehingga harus diposisikan sebagai alat bantu kantor atau perlengkapan dan bukan sebagai arsip elektronik.(baca juga: Pedoman Pengelolaan Arsip Elektronik)

Aspek Legalitas Arsip Dinamis Elektronik

Informasi arsip elektronik dapat disimpan berdasarkan bentuk optik dan magnetiknya. Format suatu dokumen elektronik tidak mengubah fakta bahwa ini merupakan arsip yang legal dan praktis, namun bentuk elektronik dan ketergantungannya terhadap mesin dalam proses penciptaan dapat mengubah cara arsip ini disimpan dan dikelola.

Oregon Law secara jelas memasukkan semua format  informasi elektronik dan format arsip sebagai arsip publik. Oregon Revised Statues (ORS) 192.005 mendefinisikan arsip publik sebagai “…..suatu dokumen, buku, kertas, foto, file, rekaman suara, mesin pembaca arsip elektronik atau benda lain…..tanpa memperhatikan bentuk fisik atau karakteristik, yang dibuat, diterima, disimpan atau direkam sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau yang berhubungan dengan transaksi  bisnis publik….” Pandangan terhadap arsip elektronik ini terbatas pada setiap  informasi yang diciptakan dan direkam dalam komputer oleh karyawan publik tanpa memperhatikan kerahasiaan atau batasan hukum terhadap keterbukaan publik.

Arsip elektronik yang termasuk dalam Oregon Public Records law; akses dan keterbukaan informasi yang berada didalamnya yang dibuat di bawah seting aturan yang sama yang meliputi bahan dasar kertas untuk arsip publik. 

Format

Format Arsip elektronik – Arsip Elektronik atau file memiliki banyak bentuk dan format yang berbeda-beda. Garis yang membedakan bentuk-bentuk arsip elektronik saat ini semakin tak jelas. Munculnya beraneka ragam aplikasi software telah meningkatkan kapasitas untuk mengkombinasikan grafik, teks, dan suara ke dalam arsip tunggal. Sistem jaringan memudahkan para ahli untuk bekerja dengan dokumen tunggal. Ketika software menjadi sangat canggih, arsip elektronik dapat mengasumsikan bentuk-bentuk yang berbeda tergantung pada software yang digunakan untuk mengaksesnya. Walaupun begitu, terdapat beberapa perbedaan bentuk arsip elektronik yang dapat diidentifikasikan  dan dipahami secara lebih mudah. 

Untuk kali ini pembahasan mengenai arsip elektronik hanya dibatasai sampai disini, dikesempatan berikutnya akan dipaparkan lebih detail mengenai macam-macam format arsip elektronik.


Tuesday, 28 October 2014

Buruan Download, Kumpulan Peraturan Kepala ANRI Tentang Pedoman Retensi Arsip!

Jakarta - Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menyebutkan bahwa "Retensi  arsip dalam JRA ditentukan berdasarkan pedoman retensi arsip". Dalam hal ini pedoman retensi sendiri ditetapkan oleh Kepala ANRI setelah dilakukan pembaasan dengan lembaga teknis terkait (masing-masing urusan pemerintahan.

Semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan disahkan pada tanggal 27 Februari 2012, ANRI diberi waktu selama 3 (tiga) tahun untuk menetapkan peraturan tentang pedoman retensi arsip tersebut berdasarkan Pasal 165. Dari waktu singkat dan tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan tugas tersebut ANRI perlahan tapi pasti telah menyelesaikan beberapa pedoman retensi dari beberapa urusan pemerintah. (Baca juga: 8 Peraturan Kepala ANRI tentang Pedoman Retensi Arsip Substantif Disahkan)

Berikut ini adalah beberapa kumpulan Peraturan Kepala ANRI tentang Pedoman Retensi Arsip yang telah disahkan, dirangkup untuk memudahhkan para pembaca setia:

1. PEDOMAN RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PNS DAN PEJABAT NEGARA

2. PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PERTANIAN

3. PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PERDAGANGAN

4. PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PERHUBUNGAN

5. PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN

Kata Kunci : Pedoman retensi arsip , kearsipan , arsip , JRA , retensi arsip
 
Kunjungi Portal KearsipanOnline yang menyajikan informasi kearsipan antara lain:
a. Berita Kearsipan;
b. Referensi Kearsipan Paling Lengkap;
c. Artikel Kearsipan paling Menarik dari para pegiat kearsipan;
d. Produk Hukum Kearsipan Paling Lengkap termasuk Kumpulan Peraturan Kepala ANRI;
e. Forum KearsipanOnline;
f. Anda Juga dapat mempromosikan iklan anda dengan tarif iklan yang sangat terjangkau hanya di  KearsipanOnline

Monday, 27 October 2014

Pemusnahan Arsip Tanpa JRA? Bisa Kok!

Kearsipanonline.com - Jadwal Retensi Arsip atau disingkat JRA adalah daftar  yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan  penyelamatan arsip. JRA wajib dimiliki oleh semua lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD dalam rangka kegiatan penyusutan arsip termasuk dalam kegiatan pemusnahan arsip.

Namun realitanya dari 542 daerah otonom di indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, 415  kabupaten, dan 93 kota ternyata masih banyak yang belum memiliki JRA. Lalu apa dasar hukumnya bagi lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD yang akan memusnahkan arsip tapi tidak memiliki JRA? (Baca juga: Prosedur Pemusnahan Arsip Sesuai Peraturan Perundang-undangan)

Tenang, ternyata ada solusinya. Dalam Pasal 163, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 disebutkan bahwa "Bagi pencipta arsip yang belum memiliki JRA sampai dengan Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dalam melaksanakan pemusnahan arsip mengikuti prosedur pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI".

Prosedur pemusnahan arsip dalam Pasal 66 sendiri berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.  pembentukan panitia penilai arsip; 
b.  penyeleksian  arsip berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)  huruf a;
c.  pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan; 
d.  penilaian oleh panitia penilai arsip;  
e.  permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip; 
f.   penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan 
g.  pelaksanaaan pemusnahan: 
  1. dilakukan secara total  sehingga fisik daninformasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali; 
  2. disaksikan  oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari  unit  hukum dan/atau pengawasan dari lingkungan pencipta arsip yang bersangkutan; dan 
  3. disertai  penandatanganan  berita acara  yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan. 
Kata Kunci: pemusnahan, arsip, kearsipan, perka anrijadwal retensi arsip, penyusutan, panitia penilai, pencipta arsip, musnah, berita acara 

Sunday, 26 October 2014

Ayo Ikuti Workshop Penulisan Artikel Populer Bidang Kearsipan di Media Massa

Jakarta - Ikatan Arsiparis Arsip Nasional RI (IAA) pada tanggal 4 November 2014 menggelar Workshop Penulisan Artikel Populer Bidang Kearsipan di Media Massa. Acara bertempat di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari Gedung C lantai 2 Arsip Nasional RI Jl. Ampera Raya Nomor 7 Jakarta Selatan, dimulai pada pukul 08.30- selesai. IAA menghadirkan Redaktur Senior Majalah SWA sekaligus Pakar Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Drs. Teguh Poeradisastra, MM sebagai pengisi acara.

Bagi anda yang berminat untuk mengikuti Workshop ini diharuskan mengeluarkan biaya pendaftaran sejumlah Rp. 100.000,- bagi non anggota IAA, bagi anggota IAA dikenakan biaya sebesar Rp. 60.000,-. Selain membahas mengenai Penulisan Artikel Populer Bidang Kearsipan di Media Massa, workshop ini juga sebagai ajang untuk mengenalkan "Majalah Arsip" sebagai media kearsipan nasional yang nantinya akan dipaparkan oleh Ketua Dewan Redaksi Majala Arsip, Drs. Azmi, Msi.

Untuk pendaftaran dapat menghubungi sdra. Lufi Herawan di nomor 081210290592 paling lambat tanggal 1 November 2014.