Demi efisiensi dan efektifitas kinerja,ANRI ubah Organisasi dan Tata Kerja

Ubah Organisasi dan Tata Kerja, ANRI bertekat tingkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja

Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2014 telah disahkan oleh Kepala ANRI, simak lebih lanjut letak perubahannya

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

ANRI ternyata mempunyai peran sentral dalam proses transisi pemerintahan? simak selengkapnya

Saatnya Indonesia Terapkan Pemilu Online

Anggaran Arsip Nasional, Kepemimpinan dan Siasat

Anggaran Arsip Nasional Turun Tiap Tahunnya, tidak adakah sikap lembaga mengatasi situasi ini?

Rudi Anton

SBY Serahkan Arsip 10 Tahun Pemerintahan Ke ANRI

Sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai pemimpin negara kepada bangsa dan negara, SBY serahkan arsip ke ANRI

Diklat Kearsipan

INFO PENTING: Jadwal Diklat Kearsipan 2014!

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (Pusdiklat Kearsipan ANRI) pada tahun 2014 akan menyelenggarakan serangkaian diklat kearsipan, check it out..

Friday, 24 October 2014

Kirimkan Artikel Kearsipan Anda, Raih Kesempatan Untuk Lebih Dikenal


Kesempatan bagi anda para pegiat kearsipan yang gemar melakukan ulasan mengenai kearsipan dalam bentuk artikel, konten yang terdapat dalam artikel bisa bermacam-macam dari kritik, ide dan gagasan  atas hal terkait dengan kearsipan. Kirimkan arikel anda (beserta foto dan identitas/kontak anda) agar gagasan anda bisa dibaca dan didengar oleh ribuan pembaca setia KearsipanOnline dan raih kesempatan untuk memperluas jaringan di seluruh Indonesia.

Artikel dapat dikirim ke alamat email: kearsipanonline@yahoo.com 

Beberapa Artikel yang telah masuk di KearsipanOnline kami sajikan hanya untuk anda para pembaca setia.
 Judul PenulisKontak Unduhan
Aspek Hukum Pidana tentang Pengaturan Kearsipan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM romli.atmasasmita@lpikp.org DOWNLOAD 
Menelusuri Kekayaan Indonesia Melalui Arsip Rio Admiral Parikesit, SH rioadmiral@yahoo.co.idDOWNLOAD
Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Rakyat Rio Admiral Parikesit, SH rioadmiral@yahoo.co.idDOWNLOAD
Pentingnya Akuisisi Arsip Kontrak Karya Rio Admiral Parikesit, SH rioadmiral@yahoo.co.idDOWNLOAD
Rapot Hilang, Hak Keperdataan Rakyat Hilang Rayi Darmagara, SH -DOWNLOAD
Bocornya Draft Sprindik KPK: Antara Etis dan Pidana Harry Bawono, S.Sos feuerbaw@gmail.comDOWNLOAD
Untuk Dapat Perhatian, Kearsipan Harus Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat Rio Admiral Parikesit, SH rioadmiral@yahoo.co.idDOWNLOAD
Anomali dalam Khazanah Arsip: Afdeeling Atjeh Zaken dalam Algemene Secretarie (1873-1904) Dharwis Widya Utama Yacob, S.S history_ugm@yahoo.comDOWNLOAD
Arsitektur Bangunan Dalam Khasanah Dinas Pekerjaan Umum/Departement Van Burgelijke Openbare Werken (BOW) Afdeeling A (Bangunan) Pada Masa Kolonial Belanda (1925–1933) Dharwis Widya Utama Yacob, S.S history_ugm@yahoo.comDOWNLOAD
DATA KEPENDUDUKAN DALAM KHASANAH
LEMBAGA BALAI HARTA PENINGGALAN/WEES- EN BOEDELKAMERS (WBK) ZAMAN KOLONIAL BELANDA (1818-1942)
Dharwis Widya Utama Yacob, S.S history_ugm@yahoo.comDOWNLOAD
WILAYAH PERAIRAN SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA: KONTRAK PERJANJIAN PERBATASAN HINDIA BELANDA PADA MASA KOLONIAL 1816-1942 Dharwis Widya Utama Yacob, S.S history_ugm@yahoo.comDOWNLOAD
POCUT MEURAH INTAN (1833-1937): WANITA HELDHAFTING (GAGAH BERANI) DARI ACEH YANG TERLUPAKAN Dharwis Widya Utama Yacob, S.S history_ugm@yahoo.comDOWNLOAD
Dari Sebuah Ekspedisi menjadi Dinas Pemerintah:
Reformasi Birokrasi Dinas Pertambangan  (Dienst van het Mijnwezen) di Masa Hindia Belanda, 1850-1915
Dharwis Widya Utama Yacob, S.S history_ugm@yahoo.comDOWNLOAD


Thursday, 23 October 2014

Peraturan Kepala ANRI Baru Disahkan, Masih Hangat Klik Disini!

Jakarta - Semakin berkembangnya ilmu kearsipan di Indonesia dewasa ini berdampak pada kebutuhan regulasi akan kearsipan yang semakin beragam. Arsip Nasional RI (ANRI) selaku penyelenggara kearsipan nasional bertanggungjawab dalam hal penetapan kebijakan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam rentang waktu hingga Oktober 2014, ANRI telah menghasilkan sejumlah 18 (delapan belas) Peraturan Kepala ANRI untuk menjawab kebutuhan regulasi dalam masyarakat. Berikut ini adalah 18 (delapan belas) Peraturan Kepala ANRI yang sudah disahkan dan dapat diunduh sesuai dengan kebutuhan.

NO Perihal Unduhan
1. Peraturan Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas di Lingkungan ANRI. DOWNLOAD 
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. DOWNLOAD
3. Peraturan Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2014. DOWNLOAD
4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian lomba Tertib Arsip di Lingkungan ANRI Tahun 2014 DOWNLOAD
5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan ANRI Tahun 2014 DOWNLOAD
6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan DOWNLOAD
7.
Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal DOWNLOAD
8.
Peraturan Kepala ANRI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup DOWNLOAD
9. Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian DOWNLOAD
10. Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Penanggulangan Bencana DOWNLOAD
11. Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi dan UKM DOWNLOAD
12. Peraturan Kepala ANRI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Pertahanan DOWNLOAD
13. Peraturan Kepala ANRI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan DOWNLOAD
14. Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia DOWNLOAD
15. Peraturan Bersama Sekjen BPK dan Kepala ANRI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Pada ANRI Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara DOWNLOAD
16. Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembagian Wilayah Kerja di Lingkungan Direktorat Kearsipan Daerah I dan Direktorat Kearsipan Daerah II DOWNLOAD
17. Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang Yang Berlaku Di Lingkungan ANRI DOWNLOAD
18. Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Desain Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan ANRI DOWNLOAD

Wednesday, 22 October 2014

Begini Cara Mudah Menyusun Klasifikasi Arsip

Klasifikasi  arsip menjadi  kerangka dasar untuk pengkodean (coding)  dalam penciptaan, penggunaan dan  penyimpanaan, serta penyusutan  arsip. Klasifikasi arsip  dalam proses penciptaan arsip digunakan sebagai dasar penomoran surat. Klasifikasi arsip dalam proses penggunaan digunakan sebagai dasar  pemberkasan  dan penemuan kembali (retrieve).  Klasifikasi arsip dalam penyusutan arsip, digunakan sebagai dasar penyusunan jadwal retensi arsip.Klasifikasi Arsip sendiri diatur dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip.

Klasifikasi arsip  merupakan salah satu  instrumen wajib yang harus dimiliki oleh pencipta arsip dalam penyelenggaraan kearsipan suatu lembaga sebagaimana yang diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor  43  tahun  2009  tentang Kearsipan  jo Pasal 32 ayat (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2009 yang menyatakan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip,  jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.  Klasifikasi arsip yang disusun harus berdasarkan  fungsi dan tugas pencipta arsip, sehingga dalam melakukan pemberkasan, penyimpanan, dan penemuan kembali arsip serta penyusutannya berjalan sesuai dengan mekanisme pengelolaan arsip yang
efektif dan efisien.  

TATA CARA PENYUSUNAN KLASIFIKASI ARSIP

A.  Pembentukan Tim Penyusun Klasifikasi Arsip. 
  1. Klasifikasi arsip lembaga negara  disusun oleh  tim yang terdiri dariunit kearsipan  I  dan perwakilan  dari masing-masing  unit pengolah setingkat eselon II serta  wakil  Arsiparis di lingkungan  lembaga negara. 
  2. Klasifikasi arsip untuk  pemerintahan daerah  provinsi  atau kabupaten/kota disusun oleh tim yang terdiri dari lembaga kearsipan dan perwakilan dari  masing-masing  SKPD  serta  Arsiparis  di lingkungan provinsi atau kabupaten/kota. 
  3. Klasifikasi arsip di lingkungan  perguruan tinggi disusun oleh  tim yang terdiri dari  lembaga kearsipan perguruan tinggi dan perwakilan dari  masing-masing  satuan kerja,  civitas akademika, serta wakil Arsiparis di lingkungan perguruan tinggi. 
  4. Klasifikasi arsip di lingkungan BUMN/BUMD disusun oleh  tim yang terdiri dari  unit kearsipan  BUMN/BUMD dan perwakilan  dari masing-masing  unit pengolah  serta Arsiparis  di lingkungan BUMN/BUMD. 
  5. Klasifikasi arsip dikoordinasikan  oleh pimpinan unit kearsipan atau pimpinan lembaga kearsipan. 
  6. Pendanaan penyusunan klasifikasi arsip menjadi tanggungjawab unit kearsipan di lembaga negara dan BUMN/BUMD, lembaga kearsipan provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota, dan lembaga
    kearsipan perguruan tinggi. 
B. Pengumpulan dan Pengolahan Data.
  1. Menyusun klasifikasi arsip dimulai dengan pengumpulan data yangdiperoleh dari bahan tertulis dan wawancara  kepada  informan-informan dari masing-masing perwakilan unit pengolah. Bahan tertulis dalam penyusunan klasifikasi arsip  meliputi  struktur organisasi, serta uraian  fungsi dan tugas  yang berlaku,  jenis  kegiatan, jenis transaksi dan arsip yang tercipta dari pelaksanaan fungsi dan tugas. Wawancara dilakukan dalam rangka pengumpulan informasi mengenai proses bisnis unit pengolah dan hubungan kerja diantara unit pengolah  dengan menggunakan pedoman wawancara (terlampir).
  2. Mengidentifikasi  dan mengolah  data tentang jenis-jenis  fungsi, kegiatan, serta transaksi dan disesuaikan dengan arsip yang tercipta dari masing-masing unit pengolah  untuk  disusun dalam    kategori: pokok masalah  yang mencerminkan fungsi, sub masalah yang mencerminkan kegiatan, dan sub-sub masalah yang mencerminkan transaksi. 
  3. Memeriksa dan memastikan bahwa semua jenis fungsi, kegiatan, dan transaksi dari arsip yang tercipta di semua  unit pengolah telah terakomodasi dan teridentifikasi secara lengkap. 
C. Analisis Fungsi
  1. Melakukan analisis fungsi untuk memberi bobot bagi setiap pokok masalah. 
  2. Melakukan penilaian terhadap ketepatan penjabaran masing-masing fungsi  apakah  telah tepat dan sesuai dengan tujuan organisasi. 
  3. Memastikan bahwa  semua  fungsi yang harus dijalankan oleh pencipta arsip sudah tertampung dan terdaftar. 
  4. Menganalisis  dan menguji  bahwa masing-masing fungsi  tidak bermakna ganda dan tumpang tindih dengan fungsi yang lain. 
D. Analisis Kegiatan
  1. Melakukan analisis kegiatan untuk memberi bobot bagi setiap sub pokok masalah. 
  2. Melakukan penilaian terhadap ketepatan penjabaran masing-masing  kegiatan  apakah  telah tepat dan sesuai dengan  fungsi organisasi. 
  3. Memastikan bahwa semua  kegiatan  dalam menjalankan  fungsi sudah tertampung dan terdaftar.
  4. Menganalisis  dan menguji bahwa masing-masing  kegiatan  tidak bermakna ganda dan tumpang tindih dengan kegiatan yang lain.  
E. Analisis Transaksi
  1. Melakukan analisis transaksi untuk memberi bobot bagi setiap sub sub pokok masalah.
  2. Melakukan penilaian terhadap ketepatan penjabaran masing-masing transaksi  apakah  telah tepat dan sesuai dengan kegiatan organisasi.
  3. Memastikan bahwa semua transaksi dalam menjalankan kegiatan sudah tertampung dan terdaftar.
  4. Menganalisis  dan menguji bahwa masing-masing transaksi tidak bermakna ganda dan tumpang tindih dengan transaksi lain.
F. Skema Klasifikasi
  1. Skema klasifikasi harus menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. 
  2. Susunan skema klasifikasi dalam bentuk berjenjang, yang dijabarkan dari pokok masalah ke sub masalah sampai ke sub-sub masalah. Jumlah jenjang maksimal 3 (tiga) jenjang yaitu terdiri dari fungsi sebagai pokok masalah (primer), kegiatan sebagai sub masalah (sekunder) dan transaksi sebagai sub-sub masalah (tersier).  
  3. Pada skema klasifikasi tertera nama atau judul fungsi, nama kegiatan dan nama transaksi kegiatan. Nama fungsi merupakan judul pertama dan bersifat umum, nama kegiatan merupakan sekunder atau jenjang kedua dari fungsi, dan jenjang ketiga merupakan nama transaksi (tersier). 
  4. Jenjang atau hierarki fungsi tidak selalu utuh, dapat saja nama fungsi langsung nama transaksi  (sekunder)  artinya kegiatan yang dilakukan hanya berupa naskah transaksi (items). Hal ini tergantung struktur, substansi dan jenis arsipnya, namun klasifikasi sebagai pedoman pengelolaan arsip, susunan klasifikasi sebaiknya utuh dan rinci.

Tuesday, 21 October 2014

Wujud Pertanggungjawaban 10 Tahun Pemerintahan, SBY Serahkan Arsip Ke ANRI

Bogor - Setelah memerintah selama dua kali periode masa jabatan sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II diantaranya adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi dan Seskab Dipo Alam, dan Mendikbud Mohammad Nuh menghadiri seremoni penyerahan arsip pemerintahan SBY 10 tahun terakhir.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Mensesneg Sudi Silalahi kepada Kepala ANRI Mustari Irawan di Ruang Garuda, Gedung Utama Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/10) pukul 17.30 WIB. 

SBY menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pemimpin negara beserta pemerintahan yang dipimpinnya dalam masa jabatannya,  haruslah dipertanggung jawabkan kepada negara. "Arsip nasional merupakan bagian dari sejarah dan tidak boleh ada lagi polemik di masyarakat luas (tentang) dokumen negara yang tak jelas posisinya."


SBY juga menyampaikan harapannya bahwa ingin menciptakan tradisi transisi kepemimpinan yang damai, juga menumbuhkan tradisi penyerahan arsip nasional kepada ANRI. "Mudah-mudahan ini berlanjut dan tidak hanya pada tingkat Presiden, tapi kementerian, gubernur, suatu saat dapat menyerahkan dokumen selektif yang memiliki nilai sejarah tinggi, bisa diserahkan kepada ANRI," 

Berikut daftar arsip yang akan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI):
  1. UU, AMPRES,PERPPU,KEPPRES Grasi,Ekstradisi,Naturalisasi. Total: 230 buku+CD
  2. Semua Peraturan Pemerintah. Total: 220 buku + softcopy
  3. Perpres, Keppres Ratifikasi, Keppres Pembentukan Tim/Panitia, Perjalanan Luar Negeri. Total: 140 buku+softcopy
  4. Keppres pejabatnegara, pejabat struktural/fungsional, Surat Presiden tentang Gelar,Tanda Jasa dan TNI/Polri. Total:306 buku+softcopy
  5. Semua Instruksi Presiden. Total 55 buku+softcopy
  6. Ratifikasi Perangkat Hukum dan Perjanjian Internasional. Total (+point7): 605 buku+sofcopy
  7. Memorandum of Understanding dengan Negara Lain. Total (+point 6): 605 buku+softcopy.
  8. Agreement di lingkungan ASEAN dan diluar ASEAN. Total (+point6,7): 605 buku+sofcopy
  9. Surat resmi Presiden untuk kalangan luar negeri, Credential dan surat Tauliyah. Total: 80 buku.
  10. Surat tidak resmi Presiden untuk kalangan dalam/luar negeri.
  11. Pidato Presiden di dalam negeri/luar negeri, verbatim serta kebijakan dalam pidato Presiden. Total: 231 buku+softcopy
  12. Naskah resmi RPJM,RKP,APBN&APBNP serta realisasi APBN. Total: 205 buku.
  13. Dokumen khusus (Helsinki Agreement, Geneva,CTF, MP3EI 5 dll). Total: 10 buku+softcopy(Helsinki) + yang lain dalam pencetakan
  14. Himpunan Pidato Presiden SBY. Total: 245 buku.
  15. Buku Tematik Presiden SBY. Total: 28 tema 140 buku+softcopy +1tema:
  16. Sertifikat penghargaan/award untuk  Presiden SBY dari dalam dan luar negeri. Total: 5 buku+softcopy+fisik
  17. Terjemahan Pidato Tamu Tamu Negara.
  18. Pidato tuan rumah negara kunjungan Presiden.
  19. Tulisan Presiden di Media masa. Total: 5 buku+softcopy
  20. Wawancara Presiden SBY. Total: 9 buku+softcopy+ seluruh rekaman audio keterangan pers PresidenSBY
  21. Kumpulan Foto Dokumentasi Kegiatan Presiden SBY. Total: 212 buku
  22. Rekaman Video Kegiatan Presiden. Total: dalam proses penggandaan dari Master Video
  23. Foto-foto panel yang berada disemua istana-istana Presiden
  24. Risalah Sidang Kabinet. Total: 41 buku
  25. Jadwal Kenegaraan Presiden SBY selama 10 tahun. Total: 20 buku.   
Sumber Foto: Dokumentasi Humas Arsip Nasional RI

Thursday, 16 October 2014

Memperbaiki "Arsip Hitam" PLN

Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia, kegiatan/aktifitas masyarakat pun sulit terlepas dari keberadaan listrik. Walaupun diakui oleh PLN sendiri bahwa belum seluruh daerah di Indonesia sudah dialiri listrik. PLN sebagai perusahaan "plat merah" yang memonopoli pengelolaan listrik di Indonesia dipandang mempunyai segudang "Arsip Hitam" atau rekam jejak kelam di mata masyarakat, dari mulai pelayanan yang buruk, seringnya dilakukan pemadaman bergilir, tidak stabilnya tegangan listrik, tarif listrik yang terus naik tiap tahunnya sehingga menjadi beban bagi masyarakat kalangan menengah kebawah. "Arsip Hitam" PLN ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi PLN untuk memperbaiki citra yang tiap tahun terus anjlok.

Pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia meningkat setiap tahunnya, dari data PLN pada tahun 2013 pertumbuhan konsumsi listrik mencapai 16,07 Tera-Watt hour (TWh). Hal ini berarti konsumsi listrik mengalami pertumbuhan sekitar 9,96% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2012 sebesar 14,61 TWh. Pertumbuhan kebutuhan listrik yang sangat pesat tersebut ternyata tidak diimbangi dengan perbaikan infrastruktur listrik. Kurangnya pemeliharaan pembangkit atau pemeliharaan pembangkit yang kurang optimal oleh PLN menyebabkan turunnya pasokan listrik yang berdampak pada terjadinya krisis energi.

Dari beban konsumsi listrik yang membengkak dan melampaui beban, PLN mau tidak mau harus mengambil langkah melakukan pemadaman secara bergilir. Pemadaman bergilir ini dilakukan hampir diseluruh daerah di wilayah Indonesia. Seperti gali lubang tutup lubang ternyata kebijakan ini bukannya tanpa risiko, pemadaman listrik tersebut secara langsung mengakibatkan terganggunya produktivitas industri dimana sangat bergantung sekali dengan pasokan listrik. Padahal produktivitas industri sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena indutri merupakan penggerak ekonomi mikro.   

Perbaikan harus segera dilakukan oleh PLN! Menyisir permasalahan PLN dari awal dimana infrastruktur listrik yang belum memadai harus segera diselesaikan terlebih dahulu. Infrastruktur merupakan pondasi awal dalam pembangunan. Infrastruktur yang memadai akan menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi infrastruktur yang buruk itulah yang mengakibatkan permasalahan kompleks yang timbul dalam tubuh PLN. Pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut juga sebagai langkah mengantisipasi kebutuhan listrik nasional yang terus tumbuh
Membangun pembangkit baru atau repowering menjadi hal yang mutlak harus dilakukan oleh PLN, namun hal ini membutuhkan dukungan ekstra dari pemerintah dan swasta terkait investasi. Salah satu alasan kuat swasta tidak mau ekspansi pabriknya di Indonesia adalah mereka tidak yakin ada sumber listrik yang dapat diandalkan.

Permasalahan PLN selanjutnya adalah terkait dengan manajerial. Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring (WG-PSR) Fabby Tumiwa mengungkapkan bahwa dalam kasus pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Jawa-Bali menunjukkan kelemahan PLN dalam mengatur beban listrik dan sistem perawatan pembangkit. Bila PLN memiliki peramalan beban yang andal, perencanaan dan sistem manajemen perawatan pembangkit yang baik, tindakan pemadaman bergilir tidak akan terjadi. Dalam hal ini secara nyata dapat disimpulkan PLN memiliki masalah dalam manajemen perencanaan dan pengaturan pemeliharaan.

Pada akhirnya perbaikan kinerja PLN pada khususnya dan perkembangan dunia energi listrik pada umumnya bukan semata-mata menjadi tanggung jawab PLN tetapi melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan tidak hanya tergantung pada satu pihak semata, melainkan upaya kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha seperti swasta, BUMN, BUMD dan masyarakat. Mari bersama membantu PLN untuk maju lebih baik lagi dalam hal perbaikan pelayanan masyarakat. (blog, )

Daftar Pustaka:
  1. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1949&coid=2&caid=19&gid=4.
  2. http://www.alpensteel.com/article/131-225-pemadaman-listrik/1351--nilai-infrastruktur-listrik-di-indonesia-mengkhawatirkan.
  3. http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/03/pembangunan-infrastruktur-listrik-dongkrak-ekonomi-nasional.
Rio Admiral Parikesit, SH
rioadmiral@yahoo.co.id / @rio_admiral
Penulis adalah Koordinator Bidang Investigasi dan Pelayanan Publik
Indonesia Arsip Watch