Kearsipan merupakan urusan wajib

Kearsipan Merupakan Urusan Wajib Dalam Undang-Undang Pemda

Perubahan ketatanegaraan dewasa ini semakin dinamis dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, simak selengkapnya

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

ANRI ternyata mempunyai peran sentral dalam proses transisi pemerintahan? simak selengkapnya

Saatnya Indonesia Terapkan Pemilu Online

Anggaran Arsip Nasional, Kepemimpinan dan Siasat

Anggaran Arsip Nasional Turun Tiap Tahunnya, tidak adakah sikap lembaga mengatasi situasi ini?

Rudi Anton

SBY Serahkan Arsip 10 Tahun Pemerintahan Ke ANRI

Sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai pemimpin negara kepada bangsa dan negara, SBY serahkan arsip ke ANRI

jimly asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie: ANRI Harus Agresif Layaknya KPK

Dalam pandangannya Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa ANRI harus agresif memantau hal terkait kearsipan dan bila perlu menegur pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan kearsipan dengan baik

Wednesday, 29 April 2015

Kerusakan Arsip Akibat Bencana Jadi Tanggung Jawab Negara

Jakarta - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 2015 telah menetapkan Peraturan Kepala ANRI No. 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana. Hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dimana Negara menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme.

Kegiatan pelindungan dan penyelamatan arsip dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh ANRI, pencipta arsip (instansi yang terkena dampak bencana), dan pihak terkait (BNPB dan BPBD).

Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana nasional dilaksanakan oleh ANRI dan pencipta arsip yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional dilaksanakan oleh pencipta arsip, arsip daerah provinsi, dan/atau arsip daerah kabupaten/kota yang berkoordinasi dengan BNPB.

Untuk lebih jelasnya anda dapat mendownload Peraturan Kepala ANRI No. 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana di link berikut: http://adf.ly/1FsyCu , panduan download peraturan di link berikut: goo.gl/ANm1a0


Blogger Tricks

Monday, 27 April 2015

Lembaga Negara Wajib Peringati Hari Kearsipan Pada 18 Mei

Jakarta - Bahwa dengan ditetapkannya tanggal 18 Mei sebagai Hari Kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 tentang Hari Kearsipan. Tanggal 18 Mei merupakan tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tanggal ini memiliki nilai kesejarahan dan merupakan bukti adanya kesadaran penuh dan sikap politik bangsa Indonesia bahwa kearsipan memiliki nilai penting bagi setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran Kepala ANRI No. 3 Tahun 2015 adalah dalam rangka memperingati hari kearsipan yang ke-44 guna memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara serta meningkatkan peran aktif dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Bunyi dari Surat Edaran Kepala ANRI No. 3 Tahun 2015 tentang Peringatan Hari Kearsipan ke-44 sebagai berikut:
  1. Hari Kearsipan, tanggal 18 Mei diperingati sebagai momentum penyelenggaraan kearsipan nasional yang dilaksanakan setiap tahun;
  2. Mengajak organisasi kearsipan yang terdiri dari Unit Kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Kementerian, Lembaga Negara, dan BUMN/BUMD, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, serta Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk ikut serta dalam perayaan peringatan Hari Kearsipan secara tertib, khidmat dan sederhana yang mencerminkan nilai-nilai kearsipan di lingkungan instansi masing-masing;
  3. Mengajak organisasi kearsipan yang terdiri dari Unit Kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Kementerian, Lembaga Negara, dan BUMN/BUMD, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, serta Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk penggunaan logo dan tema hari kearsipan dalam bahan publikasi;
  4. Penetapan logo peringatan hari kearsipan yang ke-44;
  5. Tema hari kearsipan yang ke-44 adalah: ‘ARSIP: SAMUDERA PENGETAHUAN, TITIAN MASA DEPAN’


Wednesday, 15 April 2015

HOT UPDATE! Perka ANRI Tahun 2015

NO Perihal Unduhan
1. Peraturan Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian DOWNLOAD 
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan DOWNLOAD
3. Peraturan Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pembangunan Daerah Tertinggal DOWNLOAD
4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Agama DOWNLOAD
5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi DOWNLOAD
6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan DOWNLOAD
7.
Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Keamanan dan Ketertiban DOWNLOAD
8.
Peraturan Kepala ANRI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Perbatasan DOWNLOAD
9. Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Penanggulangan Narkotika DOWNLOAD
10. Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DOWNLOAD
11. Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kehutanan DOWNLOAD
12. Peraturan Kepala ANRI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial DOWNLOAD
13. Peraturan Kepala ANRI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Persandian DOWNLOAD
14. Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip DOWNLOAD
15. Peraturan Kepala ANRI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Statistik DOWNLOAD
16. Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah DOWNLOAD
17. Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan DOWNLOAD
18. Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pendidikan dan Pelatihan DOWNLOAD
19. Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan DOWNLOAD
20. Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana DOWNLOAD
21. Peraturan Kepala ANRI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Perka ANRI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan ANRI DOWNLOAD
22. Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip DOWNLOAD
23. Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana DOWNLOAD
24. Peraturan Kepala ANRI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang di Lingkungan ANRI DOWNLOAD
25. Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan DOWNLOAD

Thursday, 19 February 2015

ANRI Gratiskan Layanan Perbaikan Arsip Akibat Banjir Bagi Masyarakat

Jakarta - Bagi masyarakat wilayah Jabodetabek yang berminat memperbaiki arsipnya yang terkena dampak banjir, ANRI membuka layanan perbaikan arsip akibat banjir yang dibuka untuk umum. Masyarakat yang berkepentingan dapat langsung mendatangi kantor ANRI yang beralamat di jalan Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan dengan membawa arsip yang akan diperbaiki dan bukti identitas diri, GRATIS. 

Selanjutnya, petugas keamanan/recepsionist akan mengarahkan dan memandu masyarakat untuk menuju Sekretariat Tim Penanganan Arsip Bencana di Gedung G Lantai 1.
Setelah masyarakat diterima oleh Sekretariat Tim Penanganan Arsip Bencana, petugas akan memandu masyarakat untuk mengisi buku registrasi dan formulir perbaikan arsip akibat bencana banjir. Selanjutnya, petugas memverifikasi dan mencatat jumlah arsip yang akan diperbaiki, menyampaikan jenis kerusakan arsip, jenis perbaikan arsip yang akan dilakukan dan jangka waktu perbaikan arsip yang dibutuhkan.
Jika pada jangka waktu yang telah ditentukan arsip masih belum selesai diperbaiki, petugas akan memberitahu masyarakat melalui telepon untuk menginformasikan tenggang waktu tambahan yang dibutuhkan. Apabila sudah selesai diperbaiki sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, masyarakat dapat datang kembali ke Sekretariat Tim Penanganan Arsip Bencana Jakarta untuk mengambil arsip yang telah diperbaiki.

Monday, 16 February 2015

Kepala ANRI Terbitkan Surat Edaran Penilaian Kinerja Arsiparis

Jakarta - Guna mengantisipasi friksi hukum berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 serta melengkapi ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian norma hukum berdasarkan peraturan lama terhadap peraturan baru, Kepala ANRI mengeluarkan kebijakan sebagai acuan dalam rangka mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya berupa Surat Edaran Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2015.

Isi dari surat edaran tersebut adalah sebagai berikut:

"Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, dalam hal penilaian kinerja jabatan Arsiparis masih mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sampai diterbitkan peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Arsiparis yang baru".