Kearsipan merupakan urusan wajib

Kearsipan Merupakan Urusan Wajib Dalam Undang-Undang Pemda

Perubahan ketatanegaraan dewasa ini semakin dinamis dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, simak selengkapnya

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

Peran ANRI Dalam Proses Transisi Pemerintahan

ANRI ternyata mempunyai peran sentral dalam proses transisi pemerintahan? simak selengkapnya

Saatnya Indonesia Terapkan Pemilu Online

Anggaran Arsip Nasional, Kepemimpinan dan Siasat

Anggaran Arsip Nasional Turun Tiap Tahunnya, tidak adakah sikap lembaga mengatasi situasi ini?

Rudi Anton

SBY Serahkan Arsip 10 Tahun Pemerintahan Ke ANRI

Sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai pemimpin negara kepada bangsa dan negara, SBY serahkan arsip ke ANRI

jimly asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie: ANRI Harus Agresif Layaknya KPK

Dalam pandangannya Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa ANRI harus agresif memantau hal terkait kearsipan dan bila perlu menegur pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan kearsipan dengan baik

Wednesday, 27 March 2013

Perka Nomor 5 Tahun 2013 Disahkan



PERKA NO 5 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PERKA 07 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN ANRI

Monday, 25 March 2013

Perka No 4 Tahun 2013 tentang Logo dan Slogan JIKN disahkan

Wednesday, 20 March 2013

Rancangan Perka tentang Logo dan Slogan JIKN dalam proses harmonisasi

Peraturan Kepala ANRI No 4 Tahun 2013 tentang Logo dan Slogan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sekarang telah disahkan oleh Kepala ANRI.

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sendiri adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Logo JIKN yang dominan berwarna biru melambangkan profesionalisme dalam penyelenggaraan JIKN. logo JIKN sendiri akan dipasang di alamat www.jikn.go.id.
untuk lebih lengkapnya anda dapat mendownload peraturannya disini


Rancangan  Peraturan Kepala ANRI Perubahan atas Peraturan Kepala ANRI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia juga dalam proses harmonisasi untuk ditandatangani oleh Kepala ANRI. Materi perubahan sendiri antara lain meliputi pengaturan tentang izin dengan alasan yang sah, cuti, bukti rawat jalan maupun bukti rawat inap yang nantinya menentukan potongan tunjangan kinerja yang akan diberikan. untuk lebih lengkapnya anda dapat mendownload rancangan peraturannya disini

Monday, 4 March 2013

Rapat Koordinasi Program Legislasi ANRI 2013

Pada tanggal 1 Maret 2013, Bagian Hukum dan Perundang-undangan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk mensinkronkan dan menyelaraskan pembentukan produk hukum kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Utama Ibu Gina Masudah Husni dan didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Zita Asih Suprastiwi.

Bahan Rapat Koordinasi dapat diunduh disini
Notulen Hasil Rapat Koordinasi PROLEG 2013 juga dapat diunduh disini.

Salam
Bagian Hukum dan Perundang-undangan